Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu "staatvormen". Menurut para ahli negara, istilah staatvormen diterjemahkan ke dalam bentuk negara yang meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi.

Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

Negara serikat adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintah federasi yang mengendalikan kedaulatan negara. Gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Negara bagian masih memiliki kedaulatan ke dalam untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, keuangan, dan peradilan pada umumnya merupakan urusan pemerintah federal. Contoh bentuk negara serikat adalah Amerika Serikat.

Pada hakikatnya, perserikatan negara bukanlah negara itu sendiri, melainkan gabungan dari negara-negara merdeka. Masing-masing negara memiliki kedaulatan penuh. Pada umumnya, konfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tertentu, misalnya pertahanan bersama dan politik luar negeri.

Setiap negara memiliki bentuk pemerintahan masing-masing. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasannya atas suatu komunitas politik. Bentuk pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan dan cara penunjukan kepala negara.

Dalam monarki, raja selaku kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan hak waris turun temurun dan biasanya monarki jabatannya seumur hidup.

Seorang kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan pilihan rakyat dan menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu atau terbatas.