Perkembangan selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menghadapi berbagai kesulitan. Perundingan dengan Pemerintah Belanda yang dihadiri oleh Komisi Tiga Negara (KTN) dari PBB terputus, karena Belanda menolak usul Critchly-Dubois; sementara oposisi dari Front Demokrasi Rakyat (FDR)-PKI yang dipimpin oleh Muso semakin menghebat. FDR-PKI mengusulkan, agar dalam menyikapi pertentangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tersebut pihak Pemerintah RI memihak kepada Uni Soviet. Untuk menanggapi sikap FDR-PKI tersebut, maka Wakil Presiden Mohammad Hatta yang waktu itu memimpin Kabinet Presidensil dalam memberikan keterangannya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 mengemukakan pernyataan yang merupakan penjelasan pertama tentang politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu "Politik Bebas Aktif".