Geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu "geo" dan "politik". Geo berarti bumi/planet bumi, sedangkan politik secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani), yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa. Namun, tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi "Britain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, melainkan juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara.

• 1) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 
• 2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 
• 3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 
• 4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional. Sehingga, terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap "laut bebas" menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi, dan transportasi.

Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, dan senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila.

Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara.